Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang menjadi arah kebijakan nasional dalam pengelolaan keanekaragaman hayati selama dua dekade ke depan. IBSAP 2025–2045 tidak hanya menjadi dokumen strategis nasional, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan legal lintas sektor yang mengedepankan pendekatan Whole of Government dan Whole of Society dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian target global yang tertuang dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Melalui IBSAP 2025–2045, berbagai upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta pembagian manfaat keanekaragaman hayati dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan generasi muda.
Implementasi komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai langkah nyata di tingkat tapak. Dalam aspek perlindungan kawasan, Indonesia terus memperkuat pengelolaan kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati, taman keanekaragaman hayati, serta berbagai kawasan preservasi yang berperan sebagai habitat bagi flora dan fauna. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.
Di bidang tata kelola sumber daya genetik, Indonesia mendorong penerapan prinsip keadilan dan transparansi melalui implementasi Protokol Nagoya. Pendekatan ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dilakukan secara bertanggung jawab serta memberikan pembagian manfaat yang adil kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Komitmen terhadap keamanan lingkungan juga terus diperkuat melalui penerapan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Pengelolaan risiko produk rekayasa genetik dilakukan secara hati-hati berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif. Selain itu, pengendalian jenis asing invasif dilaksanakan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan dalam satu kesatuan pengelolaan.
Pengakuan terhadap masyarakat adat dan pengetahuan tradisional menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif, pemerintah terus mendorong penguatan peran masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem sekaligus pelestari pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Di sektor ekonomi, penerapan praktik bisnis yang berorientasi Nature-Positive semakin didorong untuk memastikan kegiatan pembangunan dan investasi dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Berbagai instrumen pendanaan inovatif, termasuk mekanisme biodiversity credit, mulai dikembangkan untuk mendukung pembiayaan konservasi serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati.
Transformasi digital juga menjadi salah satu pilar penting dalam implementasi IBSAP 2025–2045. Pengembangan Rumah Data Keanekaragaman Hayati Indonesia diharapkan mampu memperkuat integrasi data dan informasi lintas sektor sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berbasis bukti ilmiah.
Ke depan, keberhasilan implementasi IBSAP 2025–2045 memerlukan partisipasi seluruh elemen bangsa. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan yang akan melanjutkan estafet pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan menjunjung tinggi moral, etika, integritas, serta semangat kolaborasi, generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Indonesia yang lestari, tangguh, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
